tubuh ideal laki laki

DISTRIBUTOR HERBALIFE
TERMURAH & ORIGINAL
-------------------------------------------------
Untuk order :
HP/SMS/WA : 0813 2011 2028
BBM : 54F4CE77 | Line : ProgramLangsing


PAKET HERBALIFE

Pilihan paket Herbalife yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan


PRODUK HERBALIFE

Produk-produk Herbalife ini sudah bersertifikat FDA, TGA, GMP dari USA & BPOM dari Indonesia. Dan pastinya tidak mudah untuk produk-produk yang bisa mendapatkan sertifikat ini.


Metode Ukur Indeks tubuh ideal laki laki Massa Tubuh Tak Cukup Baik

Ilustrasi perempuan dan timbangan. (freedigitalphotos/David Castillo Dominici)

Akan diciptakan kalkulator untuk memudahkan penghitungan berat badan ideal yang sehat untuk seseorang.

 

Selama ini, dalam menaksir kesehatan tubuh seseorang, metode pengukuran yang umum digunakan adalah indeks massa tubuh. Namun, para pakar mengatakan, metode ini tak lagi relevan untuk digunakan. Cara penghitungan indeks massa tubuh, atau yang dalam bahasa Inggris disebut tubuh ideal laki laki body mass index (BMI) adalah dengan membagi berat tubuh (dalam kg) dengan tinggi badan (dalam meter) yang telah dikuadratkan. Biasanya pengukuran ini digunakan untuk mengetahui berat badan tubuh paling ideal seseorang.

 

“Metode pengukuran BMI punya kekurangan karena tidak memperhitungkan lokasi paling memendam lemak pada tubuh maupun tingkat otot Anda,” kata Sue Baic, pakar diet dari Bristol University.

 

“Perempuan dengan perut berlemak, pinggul penuh, serta lengan dan kaki yang kurus bisa dinilai dengan metode pengukuran BMI sebagai badan yang sehat dan ideal. Padahal, seperti kita ketahui, lemak yang menumpuk di sekitar perut berisiko terkena penyakit jantung, diabetes, bahkan beberapa jenis kanker,” kata Baic. tubuh ideal laki laki Untuk menyempurnakan penghitungan massa tubuh, sekelompok pakar kesehatan  menggodok metode pengukuran baru yang mereka sebut ABSI (A Body Shape Index), yang diklaim mampu menghitung dan mengetahui apakah seseorang memiliki bentuk tubuh yang berbahaya bagi kesehatan atau tidak.

 

Menghitung ABSI cukup rumit. Caranya; Hitung lingkar pinggang (dalam cm), bagi dengan akar dari tinggi badan (cm), lalu kalikan dengan akar pangkat tiga dari BMI.

 

“Ini adalah formula yang rumit. Namun, saat ini kami sedang mencoba membuat kalkulator khusus untuk memudahkan orang menghitungnya. Saya rasa ini adalah metode hebat untuk menghitung seberapa sehat seseorang, dan ini bisa menggantikan BMI,” jelas Baic.

 

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dasar Hukum Cara Mendaftarkan dan Pembayaran

10:48:00 PERPAJAKAN

 

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak negara yang dikenakan  terhadap Bumi dan atau Bangunan berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994 tubuh ideal laki laki Defini Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi dan bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

 

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak perairan) serta wilayah Indonesia.

 

Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah  dan atau perairan.

 

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

Jalan lingkungan dalam kesatuan dengan komplek bangunan.

Jalan Tol.

Kolam renang.

Pagar mewah.

Tempat olahraga.

Galangan kapal, dermaga.

Taman mewah.

Tempat Penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak fasilitas lain yang memberikan manfaat.

 

 

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan dan Peraturan Serta Keputusan Yang Mengatur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

 

Dasar hukum PBB adalah pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan  sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

 

Sedang dasar pemungutannya adalah pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “Segala Pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang”.

 

Dalam pelaksanaan Pemungutannya adalah Undang-undang No.12 tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.12 Tahun 1994.

 

Peraturan dan keputusan yang mengatur pemungutan PBB adalah:

Peraturan Pemerintah No.46 tahun1985 tentang Persentase Nilai Jual Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah No. 104 tentang Penerimaan Negara dari PBB.

Peraturan pemerintah No. 47 tahun 1985 tentang pembagian hasil PBB antara Pemerintah pusat dan daerah.

Keputusan Menteri Keuangan No.83/KMK.04/1994.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-04 / PJ.6 /1998 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian Objek Pajak dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Pembentukan dan atau pemeliharaan Basis Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).

 

 

Subjek dan objek tubuh ideal laki laki pajak Bumi dan Bangunan

 

  1. Subjek Pajak

Yang dimaksud subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 diatas, yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. Dalam hal diatas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1sebagai wajib pajak. tubuh ideal laki laki Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen pajak untuk menentukan subjek wajib pajak, apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya..

 

 

Untuk lebih jelasnya diberikan contoh sebagai berikut:

Subjek pajak X memanfaatkan Bumi/ Bangunan milik Y bukan karena  sesuatu hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian, maka  X ditetapkan sebagai Wajib Pajak.

Suatu Objek Pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.

Subjek pajak dalam waktu yang lama diluar wilayah letak objek pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan, maka yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak. Penunjukan sebagai wajib pajak oleh Dirjen Pajak Bukan merupakan bukti pemilikan hak.

 

 

  1. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan.

Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang.

 

 

Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah perlu diperhatikan faktor- faktor sebagai berikut:

Letak

DISTRIBUTOR HERBALIFE
TERMURAH & ORIGINAL
-------------------------------------------------
Untuk order :
HP/SMS/WA : 0813 2011 2028
BBM : 54F4CE77 | Line : ProgramLangsing


PAKET HERBALIFE

Pilihan paket Herbalife yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan


PRODUK HERBALIFE

Produk-produk Herbalife ini sudah bersertifikat FDA, TGA, GMP dari USA & BPOM dari Indonesia. Dan pastinya tidak mudah untuk produk-produk yang bisa mendapatkan sertifikat ini.


Peruntukan

Pemanfatan

 

 

Dalam menentukan klasifikasi bangunan perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

 

Bahan yang digunakan

Rekayasa

Letak

Kondisi lingkungan dan lain-lain

 

 

Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang:

 

Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:

Dibidang ibadah, contoh: Masjid, gereja, dan vihara.

Dibidang kesehatan, contoh: Rumah sakit.

Dibidang pendidikan, contoh: pesantren, madrasah.

Dibidang sosial, contoh: panti asuhan.

Dibidang kebudayaan nasional, contoh: Museum, candi.

Digunakan untuk perkuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu.

Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman  nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat, berdasarkan perlakuan asas timbal balik.

Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

 

 

Cara Mendaftarkan tubuh ideal laki laki Objek Pajak

 

Orang atau Badan yang menjadi subjek PBB harus mendaftarkan objek pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Kantor  Pelayanan PBB, yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak tersebut, dengan menggunakan Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Yang tersedia gratis Di KPP Pratama dan KP PBB setempat. tubuh ideal laki laki Dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pengertian NJOP dalam pasal 1 angka 3 Undanng-undang No.12 tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994 adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditentukan melalui:

Harga rata-rata diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

Perbandingan harga dengan objek lainnya yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya.

Nilai Perolehan baru.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pengganti.

 

 

Besarnya NJOP tersebut digunakan sebagai dasar pengenaan PBB yang ditetapkan setiap tiga tahun sekali, ditetapkan oleh Menteri Keuangan kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan daerahnya.

 

Sedangkan dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)  yang ditetapkan serendah-rendahnya 20 % dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP.

 

Besarnya persentase NJKP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 1998 Yaitu sebesar:

 

  1. 40% (empat puluh persen) yaitu pada:

Objek pajak perumahan, yang wajib pajaknya perseorangan dengan NJOP  atas bumi dan bangunan sama atau lebih bersih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Ketentuan ini berlaku untuk objek pajak yang dimiliki, dikuasai atau  dimanfaatkan oleh  Pegawai Negeri Sipil,  anggota  ABRI, dan para pensiunan termasuk janda dan duda, yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiun.

Objek pajak perkebunan yang luas lahannya sama atau lebih besar dari dua puluh lima hektare (25 Ha) yang dimiliki, dikuasai atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), maupun berdasarkan kerjasama operasional antara pemerintah dan swasta.

Objek pajak kehutanan, tetapi tidak termasuk arel blok penebangan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan hak pengusaha hutan, pemegang hak pemungutan hasil hutan dan pemegang izin pemanfaatan kayu yang  pengenaan PBB-nya dilakukan sekaligus dengan pemungutan iuran hasil hutan.

 

 

  1. 20 % (dua puluh persen)

Untuk objek pajaknya apabila NJOP kurang dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Untuk objek pajak pertambangan.

 

 

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

 

Nilai Jual objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NJOPTKP) merupakan batas Nilai Jual Objek Pajak atas Bumi dan atau Bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) untuk setiap daerah kabupaten/ kota setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut:

Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu tahun pajak .

Apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya pada satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak dapat digabung dengan objek pajak lainnya.

 

 

 

Penghitungan pajak terutang

 

Cara menghitung pajak adalah dengan mengalihkan tarif pajak dengan NJKP. Namun demikian khusus untuk NJOP yang tubuh ideal laki laki besarnya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tidak kena pajak, yang disebut dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

 

Rumus perhitungan PBB = Tarif x NJKP Jika NJKP = 20% x (NJOP-NJOPTKP) Maka besarnya PBB

 

= 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)

 

= 0,1 x (NJOP-NJOPTKP)

 

Jika NJKP = 40% x (NJOP-NJOPTKP)

 

Maka besarnya PBB

= 0,5% x 40% x(NJOP-NJOPTKP)

= 0,2% x(NJOP-NJOPTKP) atau

 

 Bumi  = Rp. ——–

 Bangunan  = Rp. ——–+

     

 NJOP Total = Rp. ——–

 NJOPTKP  = Rp. ——– –

 NJKP  = Rp. ——–

 Assesment Value = 20% atau 40% X NJKP

 

   = Rp.——

 

 Tarif  = 0,5 % X Rp. ——

 

 

 PBB   terutang = Rp.———-

 

 

 

Dasar penagihan PBB

 

Adapun dasar penagihan PBB, yaitu:

 

  1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Surat pemberitahuaan pajak terutang diterbitkan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak. tubuh ideal laki laki

DISTRIBUTOR HERBALIFE
TERMURAH & ORIGINAL
-------------------------------------------------
Untuk order :
HP/SMS/WA : 0813 2011 2028
BBM : 54F4CE77 | Line : ProgramLangsing


PAKET HERBALIFE

Pilihan paket Herbalife yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan


PRODUK HERBALIFE

Produk-produk Herbalife ini sudah bersertifikat FDA, TGA, GMP dari USA & BPOM dari Indonesia. Dan pastinya tidak mudah untuk produk-produk yang bisa mendapatkan sertifikat ini.